Pada saat yang kurang lebih sama, JTVF juga mulai melakukan pendekatan kepada calon pengusaha TV lokal yang bersaing memperebutkan Kanal 44. Respon mereka cukup baik.Mereka menyatakan siap dengan format yang ditawarkan, dan menggunakan kanal 44 secara kolektif. Namun sejauh ini, gagasan tersebut belum disosialisasikan ke publik.

Gagasan ini secara resmi baru ditawarkan kepada para calon pengusaha TV Lokal dalam forum yang diselenggarakan oleh KPID awal bulan Januari 2008, setelah disosialisasikan dalam lingkungan KPID oleh beberapa komisioner yang juga aktif dalam forum-forum JTVF. Meski demikian, gagasan ini masih dianggap belum layak menjadi konsumsi publik.

Kebetulan saja, sebuah opini tentang aplikasi televisi digital tiba-tiba muncul di Harian Kompas (Jogja), 21 Januari 2008 yang seolah-olah menawarkan gagasan spektakuler untuk menyelesaikan masalah kanal 44 di Jogja, dengan sesegara mengadopsi teknologi TV Digital. Ah … dunia memang sempit. Kalau kita bicara hal yang sama, maka gagasan bisa saja kebetulan sama. Terlepas dari riwayat perjalanan gagasan itu berikut area peredarannya.

Salam,
Agus Yuniarso / Televisiana Indonesia

Yang paling menarik, tulisan itu muncul dari seorang anggota komisioner KPID-DIY, dan menjadi semakin menarik, justeru ketika memberi keterangan bahwa tulisan itu merupakan pendapat pribadi.

Pendapat pribadi dari seorang anggota komisioner negara, namun diungkapkan di wilayah publik, justeru menunjuk ketidakberesan pada lembaga itu. Pertanyaannya bukan lagi: Tunggu apalagi, tetapi justeru ada apa lagi?

Diisyaratkan oleh tulisan itu, bahwa KPID-DIY menghadapi satu permasalahan sulit (bola panas), karena satu-satunya kanal, yakni kanal 44, “diperebutkan” oleh enam (di lain alinea disebut tujuh, mana yang benar?) investor.

Namun permasalahan yang sulit itu, dikunci dengan jawaban yang amat mudah: Digitalisasi saja, meski sandaran aturan hukumnya tidak ada, namun hal itu akan menyelesaikan masalah dengan adil, karena menurutnya, tidak ada investor yang dirugikan.

Pada sisi ini, keanehan itu muncul. Bagaimana mungkin seorang anggota komisioner KPID (meski sekali pun itu pendapat pribadi), lebih menitikberatkan pada kepentingan investor, dan sama sekali abai dengan tugas utamanya mengawal kepentingan publik?

Betapa pun amburadulnya sebuah sistem perundangan, jika kembali kepada UU 32/2002 tentang Penyiaran, dan mengacu pada PP 50/2005 khususnya mengenai persyaratan pendirian televisi swasta (khususnya Pasal 3, 4, dan 5, dan seterusnya), tidak ada persoalan yang perlu diributkan oleh KPI dan KPID. Lembaga ini, memiliki otoritas, sekali pun digerogoti oleh pemerintah dalam pasal-pasal Peraturan Pelaksanaannya.

Karena itu kemudian menjadi tidak relevan, ketika penulis yang anggota KPID (namun menulis di ranah publik dengan mengaku opininya sebagai pendapat pribadi), mempertentangkan antara investor industri televisi yang padat modal dengan gaji komisioner yang “harus ditinjau ulang”, meski tetap dengan gaya khas Ngayogyakarta asal “tetap mengacu pada kemampuan APBD DIY”.

Tulisan itu, justeru menelanjangi wajah KPID DIY ke permukaan publik. Jika itu dianggap blessing in disgues bagi pengetahuan publik, maka bola panas itu bisa saja menjadi bola liar. Tergantung agenda masing-masing pihak, melihat persoalan ini. Investor pada satu sisi, DPRD dan masyarakat pada sisi lain, serta pihak eksekutif, yang kesemuanya itu belum melihat apa pekerjaan KPID-DIY.

Beberapa waktu lalu, ketika muncul peraturan menteri Menkoinfo yang menganulir siaran berjaringan diundur hingga 2009, statemen KPID-DIY cukup menggigit, untuk merebut 10 kanal yang selama ini dikuasai TV Swasta (Lokal) Jakarta. DIY, katanya akan menolak permen itu!

Sayang, gagasan mulia (sekali pun berbau elitis) itu, tidak memiliki kaki yang cukup kuat, sehingga lempoh sebelum sempat berjalan. KPID tidak mampu mendorong wacana itu menjadi kepentingan bersama. Dan tidak mampu menangkap momentum itu untuk menunjukkan “karakter istimewa” dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tentu saja, menjadi kewenangan KPID DIY, untuk menyeleksi siapa dari enam investor itu yang layak mendapatkan kanal 44. Aturan yang ada, sudah jelas menunjuk pada prasyarat dan dengan sendirinya kriteria. KPID juga mendapat kewenangan, karena memiliki otoritas kedaerahan, dengan menimbang berbagai aspek sosiologi, kultur, dan ekonomi daerah. Untuk itulah KPI (dan KPID) didirikan sebagai pengawal UU 32/2002, dengan spirit desentralisasi sebagaimana kemudian mengerucut pada UU Penyiaran beserta UU Otonomi Daerah, sebagai hasil amanat reformasi 1999, yang menggusur sentralisme Orde Baru Soeharto.

Ide digitalisasi, adalah ide khas pragmatis Indonesia, ketika mengalami berbagai kebuntuan. Namun ide ini, pada akhirnya juga ditinggalkan (dan dianggap ketinggalan jaman), karena tidak menyelesaikan substansi permasalahan. Digitalisasi itu enak di buku teori komunikasi, namun dalam praksisnya, mengundang berbagai keruwetan baru, karena supra dan infrastrukturnya harus dibangun terlebih dulu. Jika tidak, maka kita akan mengalami blunder. Digitalisasi sebagai satu-satunya opsi, daripada enam investor berebut satu kanal, adalah pandangan menyesatkan.

Jika permasalahannya adalah “ketidakberanian” dan “ketidakenakan” menolak investor (sekali pun alasan itu terdengar ajaib), KPID-DIY bisa menyertakan masyarakat dalam public-hearing, untuk memformulasikan kepentingan publik sebagai prasyarat-prasyarat dalam proses seleksi.

Adalah wajar jika hanya tersedia satu ruang tapi diperebutkan oleh lebih dari satu pihak, ada yang terpilih dan tidak terpilih. Jika hanya ada satu roti, diperebutkan oleh enam anak, bisa jadi jalan keluarnya adalah masing-masing menerima seper-enam roti. Tetapi analogi itu tidak bisa diterapkan, karena roti itu bisa jadi hanya berimplikasi pada enam anak. Pada dunia penyiaran, di samping investor, ada kepentingan masyarakat. Pada sisi kepentingan masyarakat itulah, inti pembelaan KPI dan KPID untuk memilih mana yang terbaik.

Jika ditanya, bagaimana cara memilih yang terbaik? Tanyalah kepada anggota masyarakat, atau rakyat, pihak yang sesungguhnya selama ini (secara filosofis) menjadi sandaran bagi keberadaan lembaga negara bernama komisi penyiaran itu. Dan hal ini, tidak berkait dengan tebal-tipisnya iman, atau pun kecil dan belum jelasnya kepastian sistem penggajian. Di situ perbedaan seorang komisioner dengan seorang karyawan.

Kanal 44, sesungguhnya bukan bola panas. Dalam logika positivisme, ia adalah bola emas untuk menunjukkan eksistensi KPID-DIY, dalam menegakkan citra dirinya.

Sunardian Wirodono, penggerak Matayogya (Masyarakat Televisi Alternasi Yogyakarta), dan anggota Jogjakarta Television Forum.

Baca selengkapnya di Kompasiana.com.

Baca selengkapnya di Kompasiana.com.

Umumnya para pemohon televisi lokal dalam pengajuan izinnya bertekad mengusung kepentingan daerah dan memberi ruang bagi pengembangan kebudayaan daerah dalam rencana kegiatan siarannya. Sebuah cita-cita yang harus diapresiasi dan didukung. Sayangnya, menggeliatnya perkembangan televisi lokal tidak seindah yang dibayangkan. Televisi lokal yang sudah beroperasi banyak yang berjibaku dengan masalah internalnya, dari persoalan buruknya manajemen, baik manajemen sumber daya manusianya maupun manajemen keuangannya, hingga pada persoalan sulitnya mendapatkan share iklan.

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh industri televisi lokal menuntut perhatian dan upaya untuk mengatasinya. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab regulator penyiaran, melainkan juga menjadi tanggung jawab pengelola televisi lokal itu sendiri. Dari sudut regulator diharapkan ada regulasi atau kebijakan yang memihak terhadap tumbuh kembangnya televisi lokal.

Sehubungan dengan hal diatas, PT. SaranaInsan MudaSelaras (SIMS) Jogja yang mengoperatori jaringan TV Kabel dan Internet di kota Jogja dan sekitarnya (Jogja Medianet), akan mengadakan diskusi santai membahas pertelevisian yang akan menghadirkan Pembina/Penasihat ATVLI, Bpk. Paulus Widayanto.

Diskusi santai yang akan membahas tentang pertelevisian ini akan diadakan di halaman kantor Jogja Medianet, pada hari Jum’at, tanggal 28 Desember 2007, mulai dari jam 19.00 – 21.00 wib. Setting Tempat : Lesehan bareng bersama angkringan Hotspot nya JMN (Neo Angkringan). Acara ini tidak dipungut biaya (gratis) dan layak diikuti oleh para penggerak Industri Televisi Lokal dan para aktifis yang menggeluti TV Komunitas.

Bagi yang tertarik untuk mengikuti acara ini dapat menghubungi : Divisi Content and Value Added Sevices PT. SIMS, Telp. : (0274) 544000 ext. 134 (hub : mbak Vero), Atau konfirmasi melalui email : content@jmn.net.id

Disampaikan oleh : Gana Arditya Mulia, Corporate Communication & Public Relation Manager, PT. SaranaInsan Mudaselaras (SIMS) Jogja, “Jogja Medianet” – “Bali Medianet” – “Kebumen Medianet” – “Magelang Medianet” url: www.sims.co.id

Update 5 Januari 2008, Tulisan terkait Pasca Diskusi:

Televisi Nasional Awalnyapun Berbasis Lokal

Berita dari Daerah Tidak Sama dengan Konten Lokal

Dari hasil Diskusi Santai Penyiaran Televisi

Sekitar 10 tahun lalu gagasan mengubah sistem penyiaran (transmisi) secara analog menjadi digital sempat meresahkan masyarakat karena khawatir pesawat televisi miliknya tidak bisa digunakan lagi. Apalagi bagi yang baru membeli pesawat TV karena pada saat itu era televisi swasta juga baru mulai menggeliat.

Situasi waktu itu memang terdorong oleh aktivitas stasiun TV swasta baru (analog) yang masih harus berhadapan dengan para pemilik televisi hitam-putih, di mana tayangan program stasiun TV yang baru mulai beroperasi harus juga bisa ditangkap oleh pesawat TV hitam-putih, yang masih dimiliki sebagian masyarakat saat itu.

Tulisan AW Subarkah di Harian Kompas, 7 Juni 2007 [ baca selengkapnya ]

Meski sinyal yang dikirimkan dari stasiun pemancar berupa sinyal digital, pesawat TV berpenala (tuner) analog bisa ditambahkan perangkat bernama set-top box untuk dapat menerima sinyal TV digital ini.

Kelebihan sinyal digital dibandingkan dengan analog adalah ketahanannya terhadap derau dan kemudahannya untuk diperbaiki (recovery) di bagian penerima dengan suatu kode koreksi error (error correction code). Keuntungan lainnya adalah konsumsi bandwidth yang lebih efisien dan efek interferensi yang lebih rendah. Pada beberapa standar, hal ini dimungkinkan oleh penggunaan sistem OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yang tangguh dalam mengatasi efek lintas jamak.

Pada sistem analog, efek lintasan jamak ini akan menimbulkan echo yang berakibat munculnya gambar ganda yang sangat mengganggu kenikmatan menonton. Sinyal digital juga bisa dioperasikan dengan daya yang lebih rendah serta menghasilkan kualitas gambar dan warna yang jauh lebih bagus daripada TV analog.

Tulisan Hary Budiarto di Harian Kompas, 7 Juni 2007 [ baca selengkapnya ]